Universitas Bosowa (Unibos) gelar Lokakarya Penyusunan Dokumen Kebijakan, Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus dan Merdeka (MBKM), yang turut dilaksanakan dengan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara 38 mitra. Terdiri dari 28 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, tiga instansi negara, Sembilan Perseroan Terbatas, serta SD Negeri Daya 1. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Arya Duta, Sabtu – Minggu, 07-08 November 2020.
Kegiatan lokakarya ini dibuka langsung oleh Rektor Unibos Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng, turut dihadiri 17 Rektor dari perguruan tinggi Swasta dan Pimpinan PT yang melakukan MoU, jajaran Wakil rektor, Sekretaris Universitas, Dekan Fakultas dan Sivitas Akademika Unibos.
Dalam rangka menyiapkan program MBKM, Universitas Bosowa (Unibos) yang diketuai oleh Bapak Dr. Sutia Budi, S.Pi., M.Si telah menyiapkan sarana untuk merealisasikan program tersebut.
Dr. Ir. Sutia Budi, S.Pi, M.Si., mengungkapkan “Kegiatan lokakarya ini merupakan implementasi dari proposal Hibah MBKM dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterima oleh empat Program studi Unibos termasuk Psikologi, Teknik Kimia, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Prodi Akuntansi.” Ungkap Ketua MBKM Unibos.
Selanjutnya Rektor Unibos Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng, mengatakan Lokakarya dan penandatanganan kerjasama yang kita lakukan ini merupakan upaya untuk menghasilkan dan mengimplementasikan kurikulum MBKM yang merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait hak belajar tiga semester di luar program studi.
“Manfaat dari kurikulum MBKM, bagi mahasiswa Unibos akan diberi hak untuk dapat melaksanakan tiga semester di luar kampus, tentunya agar mahasiswa dapat meningkatkan kompetensinya di bidang masing-masing untuk memenuhi kompetensi lapangan pekerjaan” Ungkap Prof. Saleh Pallu, M.Eng.
“Unibos tidak begitu sulit untuk mengaplikasikan proram MBKM, karena sejauh ini Unibos sudah bermitra dengan berbagai Perguruan Tinggi, berbagai Perusahaan industri bahkan intens bekerjasama dengan pemerintah daerah” tambahnya.
